Pada tahun 2010, ia kembali ke desanya untuk membangun desanya. 600 orang pendamping petani penggarap lahan. JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan hingga 2020 ada 4,2 juta hektare perhutanan sosial yang bisa kelola masyarakat. Minggu, 2 Oktober 2022. IM NIP. 446,12 ha. In book: Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Perspektif Teoritis dan Praktis (pp. pelaksanaan fasilitasi kemitraan. Kelola Usaha Perhutanan Sosial--- LAYANAN; Beranda ; Pemetaan . Selama masa PSBB, Ditjen PSKL - KLHK bersama Pusdiklat dan Balai Diklat kehutanan seluruh Indonesia secara pararel tengah menyelenggarakan penguatan kapasitas bagi hampir 3000 peserta yang berasal dari petani dan pendamping perhutanan sosial melalui pembelajaran jarak jauh (e-learning). Pemerintah. 510 orang. Surat ini dirasa penting dan menjadi pijakan penting dalam kemajuan dan masa depan perhutanan sosial. Dengan surat edaran ini, maka pengelolaan hutan lestari dan. Anggota Perempuan. Kementerian PPN/Bappenas mengusung enam strategi untuk menata program-program penanggulangan kemiskinan. 677. Perhutanan Sosial yang Historik dan Bermakna. Hasil atau Perkembangan Kegiatan. 754 Hektar, menurut laporan terbaru dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL). Sebaran ; Tematik . Sebaran ; Tematik . Luas Area Hutan Produksi Konversi (Ha) Luas Area Hutan Produksi Terbatas (Ha) Luas Area Hutan Konservasi (Ha) Luas Area Penggunaan Lain (Ha) Luas Area Keseluruhan (Ha) Anggota Laki-Laki. 380,01 ha dengan 7. Namun dalam perjalan ann ya, banyak masyarakat yang sudah mendapatkan izin masih belum bisa mengelola hutan secara maskimal. S. Dalam laporan perlu disertakan: 1. SIGAP KemenLHK. Peraturan Menteri Sosial. JAKARTA (RIAUPOS. Persidangan atas dugaan pemerasan oleh asisten daerah terhadap penerima kesejahteraan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sedang diproses. Pembentukan Polisi Kehutanan 1 25 10 Oktober – 23 Desember 2019. Balai . Seksi Wilayah . Untuk besaran honor yang akan diterima oleh petugas pendamping. Luas Area Hutan Produksi Konversi (Ha). FORCLIME ; Forest Investment Programme I ; Forest Investment Programme II. Melalui laman resminya, Kementerian menyebutkan total kebutuhan tim teknis dan fasilitator mencapai 275 orang. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan. Hal ini penting untuk didorong terus-menerus dalam rangka memastikan para perempuan tersebut bisa semakin mumpuni dan mandiri dalam mengelola perhutanan sosial. Kelola Usaha Perhutanan Sosial--- LAYANAN; Beranda ; Pemetaan . Oleh : Deddy Permana S. Capaian Perhutanan Sosial; Usulan Perhutanan Sosial;4. Penandatanganan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup. Feb 8, 2022 · PERHUTANAN SOSIAL, Tantangan Paska COVID-19. Wilayah kerja masing-masing c. Minggu, 19 November 2023, Direktorat Kemitraan Lingkungan mengisi salah satu kegiatan Pertikawan dengan “Sosialisasi Perhutanan Sosial Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan”. 1, Januari 2022 Hal 2510 - 2519 2510 p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934 Strategi Pendampingan dalam Pengembangan Usaha KelompokPendamping Perhutanan Sosial ; Gender Perhutanan Sosial ; Konflik Tenurial Hutan Adat ; Tabular . Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. Terdapat 3 isu utama yaitu peningkatan distribusi akses legal, pendampingan dan pengembangan usaha. • Kemitraan usaha kelompok dengan swasta, wirausaha, pendampingan. 3. 32. Liputan6. FORCLIME ; Forest Investment Programme I ; Forest Investment Programme II. Mengapa ada pungutan liar terhadap petani perhutanan sosial? Wawancara Direktur Jenderal PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Supriyanto. Wednesday, 17 August 2022. Presiden Jokowi menunjukkan SK Perhutanan Sosial kepada seorang ibu yang curhat soal lahan kebun sawitnya di eksekusi di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan, saat menyerahkan SK Perhutanan Sosial di Tahura Sultan Syarif Kasim, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau, Jumat (21/2/2020). Pendamping Pemerintah pada KHDPK adalahWawancara Dirjen PSKL Soal Pungutan Liar Perhutanan Sosial. 14. Anggota Perempuan. 000 ha, terdiriatashutannagari(HN)seluas193. Kesatuan Pengelola Hutan. Praktek. 2016 tentang Perhutanan Sosial, pemberian izin Perhutanan Sosial dapat didelegasikan kepada Gubernur dengan ketentuan Provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai Peraturan Gubernur mengenai Perhutanan Sosial; d. Menurut Djoko, keterlibatan pendamping dan pegiat perhutanan sosial menjadi salah satu kunci. 12. Perlu memobilisasi sumber pendanaan lain yang dapat mendukung perhutanan sosial. Berbagai kalangan menyambut baik kebijakan tersebut, tapi juga menyoroti karena ada kendala. Staff khusus Menteri Sosial Luhur Budiarso umumkan jika gaji dalam beberapa pendamping wilayah itu di bayarkan UMR yaitu sesuai wilayah. Bagan Nilai Ekonomi berdasarkan Pendapatan Kelompok Usaha. fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial; g. 29 September 2021 Oleh Admin Kanal KLHK. Namun, saat ini, Sumsel baru memiliki 55 tenaga pendamping perhutanan sosial. Wilayah . go. Capaian Perhutanan Sosial; Usulan Perhutanan Sosial;Luas Area Hutan Produksi Konversi (Ha) Luas Area Hutan Produksi Terbatas (Ha) Luas Area Hutan Konservasi (Ha) Luas Area Penggunaan Lain (Ha) Luas Area Keseluruhan (Ha) Anggota Laki-Laki. perhutanan sosial saat ini baru tercapai kurang lebih 15. UU RI No. Sebaran ; Tematik . Terdiri atas sekitar 3. Luas Area Hutan Produksi Konversi (Ha). Pendamping Perhutanan Sosial ; Gender Perhutanan Sosial ; Konflik Tenurial Hutan Adat ; Tabular . Oct 5, 2020 · Pertanggal 13 Februari 2020 lalu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri No 522/1392/SJ Tahun 2020. Sampai dengan tahun 2015, telah terbentuk 10 hutan nagari yang telah memiliki Hak Pengelolaan HutanKualitas Penyuluh/Pendamping dan Pemerintah. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Djoko Hendratto menyampaikan, salah satu fokus BPDLH saat ini, yaitu dana reboisasi yang berkorelasi. 000 ha, terdiriatashutannagari(HN)seluas193. . Dan dalam pelaksanaannya akan dibentuk Kelompok Kerja Daerah untuk. Dengan Perpres Perhutanan Sosial ini, tenaga pendamping akan bertambah hingga 25. Perhutanan Sosial -Modul Pendampingan Permohonan Akses kelola Perhutanan Sosial -Perdirjen PSKL Nomor: P. Kelola Usaha Perhutanan Sosial--- LAYANAN; Beranda ; Pemetaan . Dijelaskan, kawasan hutan Padang Janiah, Batu Busuak merupakan salah satu dari 171 perhutanan sosial di Sumbar. Pendamping PS sejatinya juga manusia biasa, maka harus terus belajar meningkatkan kapasitas diri dan mengasah kemampuan teknis. Bogor 15/8, Direktorat Kemitraan Lingkungan kembali menggelar diskusi terkait 3 panduan yang akan mendukung jalannya pendampingan, pengembangan mitra lingkungan dan CSR untuk perhutanan sosial. data-data pendukung kegiatan (daftar hadir, SK pembentukan KUPS, RKPS, AD/ART, Peta) Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Perhutanan Sosial proses-prosesnya pun banyak mendapatkan pendampingan kelembagaan baik dari sisi LSM, perguruan tinggi, maupun dari para ahli yang didatangkan oleh pemerintah daerah setempat untuk mendukung perhutanan sosial di daerahnya (Sahide, 2021). Menurut Peraturan Menteri LHK No. Daftar peserta 45 Lampiran D. 000 hektar untuk perhutanan sosial. Luas Area Hutan Produksi Terbatas (Ha)Kelola Usaha Perhutanan Sosial--- LAYANAN; Beranda ; Pemetaan . Luas Area Hutan Produksi Terbatas (Ha)Hal itu membuat pemerintah mengeluarkan regulasi baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 29. Anggota Perempuan. Pendamping Provinsi Rp. Jokowi Ingin Hutan Sosial Dikelola Langsung Masyarakat, Begini Pelaksanaannya. melakukan pendampingan atau fasilitasi masyarakat, dan aktif dalam melakukan partisipasi forum dan gerakan. Perhutanan Sosial. Tanggal Surat Keputusan . Prosperity ( Kemakmuran), 4) Peace ( Perdamaian ), 5) Partnership ( kerjasama), menaungi 17 Tujuan dan 169 sasaran. Anggota Keseluruhan. 2/PSKL/Set/Kum. 386 hektare kawasan hutan negara. Masalah rekrutmen, kuantitas dan kualitas tenaga pendamping PS tidak jauh beda dengan masalah yang dihadapi penyuluh kehutanan. Luas Area Hutan Produksi Konversi (Ha) Luas Area Hutan Produksi Terbatas (Ha) Luas Area Hutan Konservasi (Ha) Luas Area Penggunaan Lain (Ha) Luas Area Keseluruhan (Ha) Anggota Laki-Laki. 4 Pengguna Juknis dan Peran Pendamping Pengguna utama Juknis adalah Pendamping, namun juknis ini dapat digu-nakan juga oleh kelompok perhutanan sosial. Kesuksesan HKm Sipatuo 2 tak terlepas dari peran KPH Bila sebagai pemangku kawasan hutan yang aktif melakukan monitoring dan pendampingan. SIARAN PERS Nomor : SP. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pehutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL. CO – JAKARTA, Salah satu dari perencanaan terpadu percepatan perhutanan sosial yang telah dirumuskan dalam Peraturan Presiden No 28/2023, tertanggal 30 Mei 2023, menpercepat tersedianya tenaga pendamping sebanyak 25. Kita akan buktikan di 2045, mana yang tangguh dari semua itu. Kebijakan tenurial kehutanan yang terimplementasikan dalam program RA dan PS, memiliki beberapa masalah dan tantangan, baik yang bersifat substantif maupun administratif dan praksis. Anggota Perempuan. 000 yang terdiri atas 291 sheet yang dapat diunduh pada halaman resmi Web- GIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (WebGIS. Kebijakan Pendampingan Kelompok Pemegang Izin Perhutanan Sosial a. Nama Lembaga . Sementara Ketua PLMDH KPH Banyuwangi Utara menyampaikan bahwa kerjasama antara LMDH/KTH dengan Perhutani sudah dilaksanakan sebelum turunnya SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK). MISI: Mewujudkan keamanan nasional yang. Luas Area Hutan Produksi Terbatas (Ha)Realisasi Pencapaian Ijin dgn Penetapan Pendamping Realiasi Ijin Perhutanan Sosial sampai dengan Oktober 2019 adalah 3. 2821. 9 Tahun 2021. Program perhutanan sosial memiliki 5 skema dan bentuk. 400 pendamping untuk program perhutanan sosial (KLHK 2018). FORCLIME ; Forest Investment Programme I ; Forest Investment Programme II. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, kegiatan penataan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial antara lain dilakukan melaluiSelama masa PSBB, Ditjen PSKL - KLHK bersama Pusdiklat dan Balai Diklat kehutanan seluruh Indonesia secara pararel tengah menyelenggarakan penguatan kapasitas bagi hampir 3000 peserta yang berasal dari petani dan pendamping perhutanan sosial melalui pembelajaran jarak jauh (e-learning). Kegiatan ini melibatkan. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Diberikan kepada Pegawai PNS yang berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkan sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kelompok HKm Mandiri Kalibiru ini mengelola sejumlah sarana favorit berbasis ekowisata. LPPM Unand, WRI dan Dishut Sumbar sepakat berkolaborasi dampingi Perhutanan Sosial di Batu Busuk. Kelompok tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan Hutan. Gunawan Eko Movianto dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan dukungan Pemda melalui integrasi perhutanan sosial dalam Rencana. Dalam Agro Indonesia, tanggal 28 Juli 2019, saya telah menulis opini tentang Komparasi Penyuluhan Kehutanan dan Pendamping dalam Perhutanan Sosial. bobot kekuatan paling rendah adalah memiliki panduan d alam mengembangkan usaha dengan bobot 0 ,03 hal ini didasari bahwa p anduan yang dimiliki Jul 4, 2023 · Perpres Percepatan Perhutanan Sosial memandatkan penyediaan 25 ribu pendamping perhutanan sosial oleh pemerintah hingga 2030. Mengenai pendampingan, Pasal 84 menyebutkan, pendamping perhutanan sosial pada KHDPK terdiri dari pendamping pemerintah, penyuluh kehutanan ASN dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Hutan tidak hanya untuk kayu, pangan tetapi juga perlindungan. 41/1999). COM, Jakarta---Program Perhutanan Sosial menjadi angin segar masyarakat sekitar hutan bisa mengelola hutan. Luas Area Hutan Produksi Konversi (Ha). Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan. com Pendampingan Perhutanan Sosial pada KHDPK adalah kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat/kelompok persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial untuk fasilitasi pemberian persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dan pengelolaan hutan lestari serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belum Tersedia. Ketua Lembaga. Ketua Lembaga. Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok Masyarakat dan/atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta MHA termasuk kelompok tani dan/atau kelompok Masyarakat pengelola Hutan Rakyat. KLHK Klaim 2. Pendamping Desa ( PD ) Rp. Luas Area Hutan Produksi Konversi (Ha) Luas Area Hutan Produksi Terbatas (Ha) Luas Area Hutan Konservasi (Ha) Luas Area Penggunaan Lain (Ha) Luas Area Keseluruhan (Ha) Anggota Laki-Laki. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, khususnya terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial. The 15th AWG-SF Meeting Kolaborasi, Kunci Sukses Perhutanan Sosial. KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Ketua Pelaksana. Menyusun Rencana Kelola Kelembagaan Perhutanan Sosial c. HUTAN DESA . Perhutanan Sosial untuk pengelolaan hutan lestari dan. Ketiga, yaitu sebagai motivator yang fokus dalam. Sementara itu, strategi pendamping yang sudah ada saat ini adalah meningkatkan kapasitas pendamping dalam pengembangan usaha, menyesuaikan hasil usaha kelompok dengan kebutuhan pasar, meningkatkan. Ketua Lembaga. Ceramah,. Luas Area Hutan Produksi Terbatas (Ha)Sosialisasi Perpres hari kedua kembali dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian KoordiMelaporkan pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial Kepada Dirjen PSKL melalui Balai PSKL 5. Tanggal Pengundangan. Pilihan tiga skema ini memerlukan pemahaman,. sosial. Kayu bakar, misalnya, esensial dalam memenuhi kebutuhan energi. Anggota Keseluruhan. Luas Area Hutan Produksi Konversi (Ha) Luas Area Hutan Produksi Terbatas (Ha) Luas Area Hutan Konservasi (Ha) Luas Area Penggunaan Lain (Ha) Luas Area Keseluruhan (Ha) Anggota Laki-Laki. Menurut informasi yang di dapat dari berbagai sumber, ternyata gaji pendamping PKH berbeda antara provinsi yang satu dengan lainnya. . Target capaian perhutanan sosial KLHK hingga akhir tahun. Ketua Lembaga. Baca juga: Jokowi Tekankan Pentingnya Pendampingan Program Lanjutan Perhutanan Sosial, Tak Sebatas Pemberian Izin. December 2021. Ia menambahkan untuk Jambi, ada sekitar 200-300 ribu hektare kawasan hutan yang diperuntukkan untuk perhutanan sosial, tetapi pengelolaan yang benar-benar sesuai harapan sangat sedikit. 000 desa berada di dalam dan di sekitar hutan dan 37,2juta orang yang tinggal di desa-desa tersebut, 10,2juta di antaranya dikategorikan sebagai desa “miskin” (CIFOR). 600 orang pendamping petani penggarap lahan. Tlp. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 31 Oktober 2023. 25 November 2023 06:04. 000 orang dan peningkatan kualitas Kelompok usaha perhutanan sosial. Pertemuan dalam rangka Koordinasi teknis Pendamping Perhutanan Sosial Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus dalam rangka meningkatkan sinergitas pelaksanaan Pendampingan antara Dirjen PSKL Kementerian LHK, Dinas LHK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Balai KPH dan Tahura Lingkup Dinas LHK NTB, UPT. KESEPULUH : Ketua Pelaksana Pokja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial melalui Penanggung Jawab melaporkan hasil pelaksanaan percepatan pengelolaan PerhutananJAKARTA, KOMPAS. Anggota Perempuan. Pilih Sub Kategori. IMAGE PELATIHAN PENDAMPING PERHUTANAN SOSIAL BERSAMA BALAI DIKLAT. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial •Permen LHK No. com, 9 September 20218. 071 hektare areal definitif atau sudah berizin Perhutanan Sosial. Kunci Keberhasilan Program Perhutanan Sosial dan Peran Penting Penyuluhan Kehutanan. Tujuan dari porgram ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses pemberdayaan dengen berpegang pada aspek kelestarian hutan. Pertama, transformasi data menuju registrasi sosial-ekonomi melalui perbaikan data dan pengembangan sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi 100 persen penduduk. Pada bulan September - Desember 2022, FORCLIME telah melakukan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan (Training Need Assessment-TNA) Pendamping Perhutanan Sosial dan Penyuluh Kehutanan serta anggota Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) di tiga provinsi wilayah kerjanya, yaitu: Sulawesi. Terbaru. 512 hektare. Jl Jend. com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011 Tabel 1. JAKARTA, KOMPAS. Meskipun demikian, ada masalah krusial.